Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) menggelar "Ngetren Media" Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media di Ballroom Hotel Bukit Randu, Minggu (26/3/2023). 

Dalam pemaparannya, Anggota DKPP RI M. Tio Aliansyah mengatakan, sepanjang Penanganan Pengaduan Pelanggaran KEPP pada masa tahapan Pemilu tahun 2024 (Penerimaan, Verifikasi, Pemberkasan dan Pelimpahan Perkara Ke Persidangan) terdapat total 253 aduan, 

BACA JUGA: Soal Patung Bunda Maria Ditutup Terpal, Budiman Sudjatmiko: Padahal Perempuan yang Dimuliakan Umat Islam Juga, Kenapa Takut?

Lebih lanjut, dari 253 pengaduan tersebut, sebanyak 241 pengaduan telah ditangani dan 12 pengaduan belum ditangani.

"Jenis dugaan pelanggaran KEPP terbagi dalam tiga kelompok di antaranya Tahapan Pemilu/Pemilihan; Non Tahapan Pemilu/Pemilihan; dan Bukan Pengaduan. Untuk di Lampung hanya ada 1 aduan dan telah ada putusannya," ungkapnya. 

Kemudian, atas hal tersebut, Tio juga menyampaikan masyarakat bisa melaporkan jika ada temuan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. 

"Pihak yang bisa mengadukan yakni, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat, pemilih, atau rekomendasi DPR," jelasnya.

Selanjutnya, adapun pihak yang bisa dilaporkan yakni anggota KPU, PPK, PPS, Anggota Bawaslu, Panwascam, PKD, serta jajaran kesekretariatan penyelenggara pemilu. 

"Ada 5 syarat agar terciptanya Pemilu Demokratis ialah Regulasi yang Jelas, Penyelenggara yang Mandiri, Berintegritas, dan Kredibel, Peserta yang Taat Aturan, Pemilih yang Cerdas dan Partisipatif, serta Birokrasi yang Netral," pungkasnya. (*)

BACA JUGA: Soal Patung Bunda Maria Ditutup Terpal, Budiman Sudjatmiko: Padahal Perempuan yang Dimuliakan Umat Islam Juga, Kenapa Takut?